INDONESIA tidak pernah belajar dari pengalaman masa lalu terkait dengan masalah pergantian pemerintahan, belanja pemerintah dan stabilitas politik. Setiap terjadi pergantian pemerintahan, masalah penurunan penyerapan anggaran selalu terjadi.
Gelombang suara oposisi tidak pandang etika, demikian juga dengan media, bahkan politisi dan pengamat tidak peduli lagi dengan situasi ekonomi, kesan yang muncul adalah seolah ingin menampilkan diri dengan bersuara lantang, tetapi tidak mempertimbangkan dampak statemennya yang dapat mempengaruhi psikologi pasar.
Pada situasi dimana psikologi pasar dapat kapan saja labil disebabkan ketidakjelasan simptom gejolak ekonomi karena dipicu banyak faktor dan belum jelas kapan berakhir, tidak selayaknya pejabat negara, pengamat ataupun media mengacaukan situasi dengan menambah ketegangan pasar.
Setidaknya para pihak harus berhati-hati dan berbicara berdasarkan fakta, krisis ekonomi belum terjadi, akan tetapi memang telah terjadi pelambatan ekonomi sebagai dampak dari melemahnya makro ekonomi yang berimbas pada sektor riil.
Beberapa masalah mendasar eksternal dan internal turut memicu terjadinya pelemahan mata uang di sektor makro. Inflasi adalah salah satu pemicu pelemahan rupiah, bagaimanapun inflasi menurunkan nilai rupiah dan daya beli rupiah sehingga konsekuensinya akan terkoreksi terhadap dollar sebagai mata uang utama perdagangan dunia.
Krisis ekonomi sesungguhnya diindikasikan dengan terjadinya perlambatan ekonomi yang terjadi selama 3 kuartal berturut-turut, dimana sektor finansial mulai secara konsisten menunjukkan ketidakmampuannya mendukung pergerakan sektor riil.
Fakta sampai hari ini, pertumbuhan ekonomi masih di atas 4 persen, tingkat kesehatan perbankan masih menunjukkan indikator positif dimana rasio kecukupan modal bank (capital adequacy ratio/CAR) masih cukup aman yakni berada di level kisaran 20 persen. (bersambung)
Penulis Brigjen Pol Dr. Bambang Usadi, MM, Anjak Utama Lemdiklat Polri
