Pembicaraan Revisi UU KPK Ditunda

JAKARTA, 1kata.com – Polemik pro dan kontra revisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya terjawab. Pemerintah dan DPR sepakat menunda revisi UU tersebut hingga tahun 2016.

Keputusan ini, tetap menimbulkan pro dan kontra. Karena ada pihak yang menginginkan revisi dilakukan secepatnya dan ada pihak yang menghendaki revisi dibatalkan. Sebenarnya, ada kecurigaan dari kelompok tertentu yang menuding bahwa revisi UU ini untuk melemahkan KPK.

Padahal, ada pihak lain yang justru mengungkapkan bahwa revisi ini dilakukan untuk memperkuat peran KPK ke depan.

“Revisi UU KPK itu akan ditunda sampai ke tahun sidang berikutnya, tahun depan,” kata Luhut di gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Namun menurut Luhut, pemerintah masih membahas empat persoalan dalam UU KPK tersebut yaitu mengenai penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), pembentukan Dewan Pengawas, kewenangan penyadapan KPK dan pengangkatan penyidik independen.

“Kira-kira ada empat (masalah) sedang digodok bersama Mahkamah Agung. Bagaimana kira-kira pendapat dari publik yang berlaku universal. Pertama, SP3, ini kan masalah hak asasi manusia. Masa kalau tersangka sudah mati, kasusnya tidak distop? Padahal itu juga berlaku di KPK Hongkong,” ungkap Luhut.

Masalah kedua mengenai pembentukan Dewan Pengawas. “Masa ada organisasi yang tidak ada pengawas? Pengawas itu akan dibentuk oleh pemerintah yang (terdiri dari) orang-orang senior, yang sudah selesai dengan dirinya,” tambah Luhut.

Ketiga adalah terkait kewenangan penyadapan. “Penyadapan diatur, kita lihat kalau KPK sudah memiliki prosedur (penyadapan) yang benar, dan itu oleh pengawas, kalau dilihat sudah OK, kita akan jalan, tidak ada masalah,” ungkap Luhut.

Keempat, terkait pengangkatan penyidik independen oleh KPK. “Penyidik independen ini mungkin sedikit akan tarik-ulur, tapi saya pikir, pengawas sudah ada. Kalau pengawas sudah ada, tinggal mem-verified penyidik independen. Mestinya tidak ada masalah, tapi ini masih dalam diskusi awal yang kita bawa berlanjut sampai tahun depan,” jelas Luhut.

Pemerintah, menurut Luhut, tetap berkomitmen agar KPK tetap kuat. “Tapi kita ingin membawa pendulum itu jangan ke kanan dan ke kiri, tapi di tengah-tengah yang berlaku universal,” tegas Luhut.

Revisi UU KPK berisi 73 pasal oleh enam fraksi DPR yaitu fraksi PDI-Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Golkar, PPP, Partai Hanura dan PKBdibawa ke Badan Legislasi (Baleg) DPR pada 6 Oktober 2015.

Terdapat sejumlah kejanggalan dalam RUU KPK tersebut, misalnya: pertama, KPK diamanatkan untuk hanya fokus untuk melakukan upaya pencegahan dan menghilangkan frase pemberantasan korupsi (pasal 4);

Kedua, KPK dibentuk untuk masa waktu 12 tahun sejak undang-undang ini diundangkan (pasal 5); ketiga, penghilangan wewenang penuntutan oleh KPK maupun monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara sebagaimana pasal 7 butir d yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang ini dan atau penanganannya di Kepolisian dan/atau kejaksaan mengalami hambatan karena campur tangan dari pemegang kekuasaan, baik eksekutif, yudikatif atau legislatif.

Keempat, penghilangan butir menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan pada pasal 8; kelima, batasan kerugian negara paling sedikit Rp50 miliar dan bila di bawah jumlah tersebut maka KPK wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara kepada kepolisian dan kejaksaan (pasal 13);

keenam, penyadapan hanya boleh dilakukan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri (pasal 14); ketujuh, penghilangan butir KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi (pasal 20).

Kedelapan, pembentukan Dewan Eksekutif sebagai pengganti Tim Penasihat (pasal 22 huruf b); Kesembilan, Pengangkatan Dewan Esekutif yang disebut bekerja membantu KPK dalam melaksanakan tugas sehari-hari (pasal 23-24);

Kesepuluh, anggota Dewan Eksekutif terdiri atas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian yang membidangi komunikasi dan informasi (pasal 25); Kesebelas, pertambahan usia minimal pimpinan KPK menjadi 50 tahun (pasal 30).

Kedua belas, penambahan syarat berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari tiga bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk pimpinan KPK yang berhenti atau diberhentikan (pasal 33); Ketiga belas, penambahan fungsi Dewan Kehormatan untuk memeriksa dan memutuskan pelanggaran kewenangan yang dilakukan komisioner KPK dan pegawai KPK (pasal 39);

Keempat belas, KPK berhak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) suatu perkara korupsi (pasal 42); Kelima belas, KPK hanya dapat mengangkat penyelidik atas usulan dari kepolisian atau kejaksaan (pasal 45).

Keenam belas, penyitaan harus berdasarkan izin Ketua Pengadilan Negeri (pasal 49); Ketujuh belas, masih adanya pengaturan wewenang penuntutan dalam pasal 53; dan Ketujuh belas pembatasan UU hanya berlaku selama 12 tahun setelah UU diundangkan yang artinya juga masa berdiri KPK pun hanya 12 tahun (pasal 73).

Sumber: CR-01 || editor: m. hasyim

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below