Desakan Penerbitan SP3 Kasus BW Kacaukan Kesadaran Hukum (2)

HIMBAUAN presiden cukup pada batas integritas, profesionalitas dan proporsionalitas dalam proses penegakan hukum. Intervensi hukum hanya akan merusak kedaulatan negara dalam bidang hukum, yang telah nyata ditegaskan dalam pasal 1 UUD 1945 amandemen IV ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Seorang tokoh agama yang mendukung penghentian kasus BW menilai, proses penegakan hukum yang berlanjut terhadap pimpinan KPK non aktif akan lebih banyak menimbulkan ketidakbaikan karena berlawanan dengan kepentingan bersama.

Patut dipertanyakan, kepentingan bersama apa sesungguhnya yang dimaksud? Apakah kepentingan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Apabila kepentingan ini yang dimaksud, maka justru proses penegakan hukum harus dilanjutkan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan di KPK dilakukan secara profesional, tidak dilakukan oleh tangan-tangan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pernah bermain kotor dalam penegakan dan ketaatan terhadap hukum.

Sebagaimana diharapkan pasal 29 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK, “Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: poin (7) cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik”.

Proses penegakan hukum terhadap BW juga akan menghindarkan terjadinya preseden buruk terhadap pengabaian tujuan hukum yang utama itu sendiri, yakni terwujudnya ketertiban dan keadilan. Karena setiap orang nantinya tidak akan khawatir melakukan perbuatan atau tindakan dengan mencurangi hukum. Karena ada harapan ketika menduduki jabatan publik yang lebih strategis, kasus hukum lamanya akan diabaikan disebabkan adanya opini publik.

Tokoh agama lainnya yang berharap proses hukum kasus BW dihentikan menggarisbawahi bahwa kesalahan pimpinan KPK adalah kesalahan adminstrasi yang bisa dilakukan masyarakat umum. Pernyataan seperti ini tentu saja tidak relevan dan tidak akurat.

Apabila yang dimaksud demikian, maka tentu saja tidak dapat dijerat dengan pasal pidana, akan tetapi faktanya bukti-bukti penetapan tersangkanya menegaskan bahwa kesalahan pimpinan KPK tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum pidana.

Pembangunan kesadaran hukum seharusnya mampu memposisikan hukum sebagai panglima dalam setiap penyelesaian perkara hukum. Penerbitan SP3 harus tetap diposisikan menjadi kewenangan independen dari penyidik yang secara profesional dan dilandasi integritas memandang tidak cukup bukti melanjutkannya perkara hukum ke tingkat pengadilan.

Penerbitan SP3 melalui desakan publik malah makin memperkeruh dan memperunyam wajah penegakan hukum di Indonesia, karena konsekuensinya justru akan mendorong sebagian orang yang bermasalah dengan hukum nantinya akan memanfaatkan celah pembentukan opini publik untuk mengintervensi proses penegakan hukum, dengan dalih bermacam-macam. (bersambung)

Penulis: Brigjen Pol. Dr. Bambang Usadi, MM, Karo Bankum Divkum Polri

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below