Perampasan Aset Tindak Pidana Tanpa Putusan Pengadilan

JAKARTA, 1kata.com – Bagaimana sebenarnya nasib aset tindak pidana? Selama ini masih ada pro kontra soal aset-aset tersebut. Apakah layak disita untuk negara atau tidak? Apakah penyitaan itu perlu putusan pengadilan atau tidak.

Ketua Tim Perumus RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Suhariyono AR mengatakan RUU Perampasan Aset itu mendorong perampasan aset tindak pidana dapat dilakukan tanpa harus melalui putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana.

“Sistem hukum Indonesia belum memiliki undang-undang atau ketentuan khusus yang mengatur tentang perampasan aset hasil tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana,” kata Suhariyono AR dalam Sosialisasi RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana di gedung Direktorat Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Ia mengatakan belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai perampasan aset terkait tindak pidana, dalam hal tidak ada perkara pidana yang diajukan ke pengadilan.

Indonesia hanya mengenal perampasan aset dalam sistem hukum pidana yang hanya dapat dilaksanakan melalui putusan pengadilan yamg telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan melalui gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Ia menambahkan sistem hukum pidana Indonesia juga belum mengatur mengenai prosedur pengembalian aset hasil kejahatan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta belum ditetapkan instansi mana yang dipandang kredibel untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab V Konvensi PBB Anti korupsi.

Selain itu, ia mengatakan dalam upaya perampasan aset tindak pidana diperlukan suatu aturan baru yang memungkinkan dilakukannya pengembalian aset hasil tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana.

Dengan mekanisme ini, maka terbuka kesempatan yang luas untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil pidana dan aset-aset lain yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana.

Peraturan yang ada adalah pendekatan hukum acara yang berlaku saat ini pada umumnya menganut sistem “conviction based in personal” yakni pelaku dihukum terlebih dahulu berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang kemudian asetnya bisa dirampas.

Pada dasarnya peraturan di Indonesia telah melaksanakan “non-conviction based” secara terbatas, misalnya Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang PPTPPU Pasal 66-67 dan hukum acaranya secara lengkap diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 serta UU tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 18, Pasal 19 Ayat 1, Pasal 29, Pasal 38 B dan 38 C.

Namun, ketentuan yang ada saat ini belum mampu mengakomodasi upaya perampasan aset tindak pidana secara komprehensif dan optimal.

Oleh karenanya, Suhariyono mengatakan pengaturan tentang Perampasan Aset Tindak Pidana bertujuan memberikan pengaturan secara khusus tentang penelusuran, pemblokiran, penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana dalam rangka penegakan hukum di Indonesia.

Ia menambahkan bahwa merampas hasil tindak pidana dari pelaku tindak pidana tidak hanya memindahkan sejumlah harta dari pelaku, melainkan juga merupakan usaha untuk mewujudkan tujuan bersama yakni terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat.

Adapun sasaran pengaturan tentang Perampasan Aset Tindak Pidana adalah menyediakan ketentuan hukum yang bersifat komprehensif bagi penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya dalam melaksanakan penelusuran, pemblokiran, penyitaan dan perampasan hasil dan alat/instrumen tindak pidana termasuk pengelolaan asetnya.

Dalam perkembangannya saat ini, RUU Perampasan terdiri atas 78 pasal dan 8 bab.

Dalam RUU itu disebutkan bahwa aset yang dapat dirampas terdiri atas aset yang bernilai paling sedikit Rp100 juta dan aset yang berasal dari dan atau berkaitan dengan tindak pidana yang diancam penjara empat tahun atau lebih.

Disebutkan objek dalam Rancangan Undang-undang Perampasan Aset Tindak Pidana adalah aset. Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.

Selanjutnya, Aset Tindak Pidana adalah aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana; atau kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau yang tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang diduga terkait dengan tindak pidana.

Perampasan Aset Tindak Pidana dalam RUU itu adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa didasarkan penghukuman terhadap pelakunya.

Sumber: CR-01 || editor: m. hasyim

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below