Kritik Pemberhentian Kabareskrim (3)

DAN pengadaannya terindikasi hanya untuk mengambil keuntungan pribadi atau mendapatkan janji-janji dalam bentuk gratifikasi, maka jelas ada indikasi terjadinya tindak pidana korupsi.

Kejelian penyidik sangat menentukan kemana arah kasus ini berujung, ada indikasi tindak pidana korupsi ataukah memang sekedar corporate action belaka.

Demikian juga apabila nantinya perkembangan penanganan kasus Pelindo II menyangkut masalah pungutan pelayanan jasa pelabuhan, maka Bareskrim Polri sudah semestinya diberikan waktu yang cukup untuk melakukan penyidikan.

Sampai diperoleh kejelasan status perkembangan kasus apakah dapat diyakini ada indikasi tindak pidana korupsi ataukah sebaliknya, Bareskrim Polri tidak mampu menemukan indikasi terjadinya pungutan liar tersebut.

Semua pihak, termasuk pemerintah alangkah bijaknya apabila tidak melakukan intervensi dan memberikan ruang yang cukup dan apresiasi kepada Bareskrim untuk menyelesaikan kasus tersebut dan menunjukkan kinerja profesionalitasnya.

Sehingga dampaknya justru akan meneguhkan eksistensi dan marwah pemerintah dan Polri dalam membangun semangat pemberantasan tindak pidana korupsi. Investor juga membutuhkan kepastian hukum dalam setiap keputusannya untuk berinvestasi di Indonesia.

Apabila tindakan Bareskrim Polri belum apa-apa sudah diintervensi, maka hal ini justru akan berdampak buruk pada citra penegakan hukum dan kepastian hukum di Indonesia. (selesai)

Oleh: Brigjen Pol Dr. Bambang Usadi, MM

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below