Desakan Penerbitan SP3 Kasus BW Kacaukan Kesadaran Hukum (3)

PENERBITAN SP3 terhadap kasus BW atas dasar desakan publik hanya akan mencederai sistem hukum, melukai harga diri dan kepercayaan diri aparat penegak hukum dan mengacaukan pembangunan kesadaran hukum masyarakat.

Pernyataan netral Jaksa Agung HM Prasetyo patut diapresiasi yang secara substansial menegaskan bahwa apabila jaksa menemukan fakta bahwa perkara tidak layak dilanjutkan ke pengadilan, maka pihak berwenang dapat menerbitkan SP3.

Statemen seperti ini menegaskan bahwa penerbitan SP3 semata-mata didasari oleh profesionalitas, proporsionalitas dan integritas dalam proses penegakan hukum, bukan atas dasar intervensi sebagian publik, tokoh masyarakat ataupun bahkan Presiden.

Ketidaktaatan terhadap prosedur hukum dalam proses penyidikan dan penuntutan dengan melakukan penghentian perkara hukum tanpa alasan yang jelas berdasarkan hukum ataupun dicari-cari, memiliki konsekuensi hukum.

Berdasarkan Pasal 1 poin (10) UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: (b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.

Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 77 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyebutkan Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: huruf (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Upaya pra peradilan dapat ditempuh oleh setiap pihak yang merasa dirugikan dengan adanya putusan penghentian proses hukum yang sedang berjalan, termasuk oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini penyidik atau penuntut ataupun pihak lainnya yang merasa berkepentingan terhadap tegaknya hukum.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 80 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Media, penggiat, tokoh agama dan pengamat hukum termasuk akademisi juga diharapkan berperan membangun budaya hukum yang konstruktif dengan memanfaatkan ruang publik untuk mendidik masyarakat yang sadar hukum dan tidak abai terhadap kewajiban hukum seseorang yang sedang menjalani proses penegakan hukum.

Bagaimanapun masyarakat termasuk media, penggiat, tokoh agama, akademisi dan pengamat hukum tidak mengetahui dan memahami keseluruhan konstruksi dan anatomi kasus pidana yang menjerat tersangka, sehingga sudah seharusnya menyerahkan proses penegakan hukum sepenuhnya kepada criminal justice system yang berwenang. (selesai)


Penulis: Brigjen Pol. Dr. Bambang Usadi, MM, Karo Bankum Divkum Polri

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below