Desakan Penerbitan SP3 Kasus BW Kacaukan Kesadaran Hukum (1)

KASUS hukum yang menjerat mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif Bambang Widjojanto (BW) kembali menjadi perhatian. Ini terjadi ketika tiba-tiba muncul dukungan dari kalangan akademisi dan tokoh agama yang menghendaki kasusnya dihentikan.

Sebanyak 64 akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia ditambah dukungan 43 tokoh agama menyerukan dukungannya kepada BW dengan mendesak Presiden memerintahkan Jaksa Agung menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Persoalan yang mendasar adalah dalam kapasitas apa akademisi dan tokoh agama tersebut berusaha mengintervensi proses penegakan hukum?

Apabila alasannya adalah hati nurani, keadilan dan kepastian hukum, maka semestinya hati nurani berdasar kesadaran hukum yang mengkedepankan keadilan dan kepastian hukum, menuntun lahirnya sikap dan perilaku yang menghormati proses hukum sampai tuntas. Sehingga menjadi jelas duduk perkara hukumnya atau benar salahnya di depan hukum.

Pemberian perlakuan khusus terhadap BW menyalahi ketentuan hak asasi manusia (HAM) karena telah nyata memberikan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum. Sebagaimana ditegaskan konstitusi pasal 28D UUD Tahun 1945 amandemen IV huruf (i) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pertanyaan berikutnya, menyangkut siapa yang berwenang menerbitkan SP3 terhadap kasus-kasus pidana umum, bukan pidana khusus. Dalam hal ini kewenangan SP3 yang diberikan pasal 109 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP hanya mengijinkan penyidik yang menerbitkan SP3.

Sedangkan kejaksaan yang berhak melakukan penyidikan tindak pidana khusus tentu saja berhak menerbitkan SP3 terhadap kasus-kasus pidana khusus atau tertentu. Dalam hal ini kasus korupsi sebagaimana ditegaskan dalam huruf (d) pasal 30 UU No 16 Tahun 2004 tentang tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Sedangkan Kejaksaan berwenang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan apabila kasus hukum yang ditangani dinilai dan diyakini tidak memiliki cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana atau penuntutan dihentikan demi hukum sesuai dengan pasal 140 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Menurut salah satu akademisi yang mendukung penghentian kasus BW, apabila presiden menghimbau agar perkara BW dipertimbangkan untuk dihentikan bukan merupakan bentuk intervensi sebab Presiden berkewajiban menjamin dan memastikan penegakan hukum yang berkeadilan.

Seharusnya sikap seperti ini tidak muncul lantaran himbauan presiden tidak boleh mengandung muatan hukum. Apabila himbauan presiden mengandung muatan hukum, maka sudah selayaknya diartikan sebagai bentuk dari intervensi hukum. (bersambung)

Penulis: Brigjen Pol. Dr. Bambang Usadi, MM, Karo Bankum Divkum Polri

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below