BANJARMASIN, 1kata.com – Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan (Kalsel) ditantang mampu mengungkap politik uang pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada tahun 2015.
“Keseriusan Polda Kalsel patut dipertanyakan dalam mengawal pilkada yang demokratis dan jujur, termasuk masalah politik uang,” kata Koordinator Lembaga Komunikasi untuk Demokrasi (Lkomdek) Kalsel Muhith Afif, di Banjarmasin, Minggu (22/11/2015).
Sebab, lanjutnya, selama satu dekade terakhir kepolisian di Kalsel tidak pernah berhasil menangkap pelaku politik uang di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini, apalagi memidanakannya.
Kapolda Kalsel dan jajaran perlu mengingat bahwa politik uang tidak usah menunggu proses di sentra Gabungan Aparat Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu) Pilkada.
Karena, ujar Muhith yang mengaku dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin itu, politik uang tersebut merupakan pidana umum yang bisa langsung digarap polisi dengan dasar Pasal 149 KUHP.
Sumber: CR-18 || editor: m.hasyim
