JAKARTA, 1kata.com – Gila. Ini benar-benar gila. Pemerintah selama ini melindungi maling yang mencuri uang rakyat dan mencekik rakyat secara terang-terangan melalui token pulsa listrik.
Karena harga pulsa listrik yang Rp 100 ribu, ternyaya hanya terisi Rp 73 ribu. Sisanya, masuk ke kantong provider yang menangani pulsa listrik.
Mengetahui hal itu, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, di Jakrta, Senin (7/9/2015), ia meminta penerapan sistem token pulsa listrik dikaji lagi.
Karena ketersediaan yang minim dan harga yang yang lebih mahal akibat beban biaya administrasi.
Ia mencontohkan ada banyak keluarga yang masih memiliki anak yang harus belajar pukul 20.00, tapi pulsa listrik habis tiba-tiba dan kesulitan mencari pulsa tersebut.
“Masalah kedua, saat mereka beli pulsa Rp 100 ribu, listriknya hanya Rp 73 ribu. Kejam sekali itu 27 persen disedot oleh provider yang setengah mafia,” katanya.
Menurut Rizal, dibandingkan dengan pulsa telepon yang sudah tersedia di mana-mana dan biaya administrasi yang tidak mahal, pulsa listrik dinilai benar-benar telah dimonopoli. “Kalau pulsa telepon, kita beli Rp 100 ribu, kita bayar Rp 95 ribu, itu uang muka kita istilahnya,” katanya.
Menurut Rizal, rakyat diwajibkan menggunakan token pulsa listrik karena ada monopoli di perusahaan listrik itu pada masa lalu. Karena itu, ia meminta agar tidak boleh ada lagi monopoli sistem tarif listrik. Ia juga meminta agar biaya administrasi pulsa listrik maksimal hanya Rp 5.000 sehingga tidak memberatkan rakyat.
“Kami minta, pertama tidak boleh ada monopoli, jadi rakyat harus punya dua pilihan yaitu mau ikut meteran atau pulsa. Kedua, kalau pulsa Rp 100 ribu, maksimal biaya (administrasi) adalah Rp 5.000 sehingga dia membayar listrik Rp 95 ribu. Kami mohon ini segera dilakukan,” katanya.
Sumber: CR-02 || editor: m.hasyim
