JAKARTA, 1kata.com – Setelah dua hari menggelar Konvensi Nasional Humas 4.0, Perhumas akhirnya mengeluarkan 5 poin rekomendasi, Selasa (11/12/2018).
“Kelima rekomendasi ini kita harapkan bisa dijadikan acuan bagi praktisi humas seperti pemerintah, swasta, dan organisasi kelembagaan,” kata Ketua Umum BPP Perhumas Agung Laksamana.
Pertama, karakter. Menurut Agung, humas 4.0 harus memiliki karakter yang adaptif, kreatif, responsif, berwawasan global, punya perencanaan agenda, dan tidak ego sektoral.
“Humas juga harus mengedepankan sikap membela kepentingan NKRI,” katanya.
Kedua, kolaborasi. Humas 4.0, lanjut Agung, harus memiliki spirit kolaborasi sehingga tercipta komunikasi strategis yang dibangun antar lembaga, tidak boleh lagi ada ego sektoral.
Ketiga, kebijakan dan regulasi. Khusus Government Public Relation (GPR), tanbah Agung, perlu ada reposisi peran humas secara tepat sehingga humas bisa bekerja lebih efektif dan tepat sasaran.
“Pemerintah kita harapkan membuat regulasi yang mengikuti perkembangan zaman,” katanya.
Keempat, kompetensi. Untuk mendukung roadmap making Indonesia 4.0, Perhumas akan meluncurkan akreditasi berisi standar kemampuan soft skill berbasis digital yang harus dimiliki para praktisi humas.
“Pemerintah diharapkan mewajibkan para praktisi humasnya untuk mengambil sertifikasi tersebut agar humas memiliki kompetensi yang memiliki daya saing yang kuat,” kata Agung.
Kelima, kode etik kehumasan. Kode Etik Perhumas harus segera direvisi sehingga sesuai dengan Industri 4.0, menjadi Kode Etik Humas 4.0.
“Dengan begitu, humas memiliki komitmen dan integritas tinggi terhadap pekerkaan yang ia jalani,” katanya.
Sumber: itte tolly
Editor: m.hasyim
