MATARAM, 1kata.com – Anggaran pengamanan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Sumbawa Barat yang disetujui pemerintah daerah setempat relatif kecil, hanya sebesar Rp1,5 miliar. Meski jumlah anggaran pengamanan minim, polisi berkomitmen melaksanakan pengamanan pilkada secara maksimal.
Karena biaya pengamanan pilkada itu lebih kecil dibadingkan kebutuhan yang diusulkan, Polres Sumbawa Barat terpaksa menggunakan indeks di bawah standar minimal pembiayaan pengamanan per personil.
“Anggaran yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) relatif minim. Karena itu kita terpaksa menggunakan angka di bawah indeks minimal untuk pembiyaan pengamanan Pilkada Desember 2015,” kata Kapolres Sumbawa Barat AKBP Teddy Sendyawan Syarif, ketika dihubungi dari Mataram, Sabtu (1/8/2015).
Ia mengatakan, standar minimal pembiayaan pengamanan sebesar Rp40 ribu per anggota per hari. Karena anggaran yang tersedia relatif minim, kita terpaksa mematok biaya Rp30 ribu per anggota per hari. Biasanya kami gunakan standar biaya Rp50 ribu per anggota per hari.
Teddy mengatakan untuk pengamanan Pilkada, pihaknya menyiapkan personil sebanyak 394 orang, termasuk personil bantuan kendali operasi (BKO).
Ia mengaku telah memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi terjadinya konflik dan potensi konflik yang mungkin terjadi.
“Kita tinggal meningkatkan upaya antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya konflik. Kami berharap pasangan calon dan tim suksesnya masing-masing berkompetisi secara jujur dan benar sesuai aturan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik di masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Teddy juga meminta masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam upaya menciptakan kondisi daerah yang kondusif selama tahapan-tahapan Pilkada berlangsung.
Menurut dia, kondusifitas daerah tidak mungkin dicapai jika hanya mengandalkan aparat keamanan saja. Tetapi peran serta aktif masyarakat juga mutlak dibutuhkan.
Sumber: CR-01 || editor: m. hasyim
