PADANG, 1kata.com – Koordinator pegiat anti korupsi dari Gerakan Lawan Mafia Hukum (GLMH) Sumbar, Miko Kamal, menekankan perlunya peningkatan pengawasan terhadap penegak hukum terkait ketakutan penggunaan anggaran itu.
“Pengawasan terhadap penegak hukum diperlukan khususnya terhadap Kepolisian dan Kejaksaan,” katanya.
Pengawasan tersebut, katanya, untuk menghindari penggunaan kesempatan oleh aparat hukum dalam pelaksanaan proyek pekerjaan. Karena ia menilai ada indikasi perbuatan itu oleh oknum aparat.
“Ada indikasi oknum penegak hukum sengaja mencari-cari atau mengganggu pelaksanaan proyek ataupun pengadaan barang dan jasa, mencari-cari kesalahan dan menjadikan peraturan hukum untuk menakut-nakuti. Jika pelaksana proyek tidak mau “bersahabat”, maka kasus akan diproses,” katanya.
Ia mengatakan kasus-kasus yang berawal dari mencari-cari kesalahan itu biasanya mendapatkan vonis bebas di pengadilan.
Ia menyebutkan, dalam pengawasan itu pimpinan aparat kepolisian dan kejaksaan harus aktif. Termasuk juga pengawas dari luar intitusi seperti Komisi Kejaksaan (Komjak), dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Pemerintah, lanjutnya, harus memaksimalkan fungsi bagian hukum yang terdapat di sekretariat pemerintah daerah. Termasuk juga berkonsultasi dengan Inspektorat, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sumber: CR-18 || editor: m. hasyim
