JAKARTA, 1kata.com – Kebijakan pemerintah pusat terkait alokasi dana pusat yang semakin menunjukkan keberpihakan pada daerah dipandang dengan optimis oleh Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.
“Dalam hal alokasi dana pusat ke daerah, saya optimis pada arah kebijakan pemerintah semakin meyakinkan dan menunjukkan secara jelas keberpihakannya,” ujar Misbakhun di Jakarta, Kamis (17/9/2015).
Hal tersebut disampaikan Misbakhun terkait “Membangun Sinergi Demokrasi Kepala Daerah dan Anggota DPR RI”.
Menurut dia, dalam Kebijakan Umum Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016, dinyatakan bahwa peningkatan alokasi anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa dalam RAPBN tahun 2016 lebih besar dari anggaran Kementerian/Lembaga (Belanja K/L).
Selain itu, lanjut ia, akan dilakukan reformulasi alokasi DAU guna meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (sebagai equalization grant).
“Daerah juga terlihat semakin diprioritaskan karena adanya kebijakan untuk memformulasi dan penguatan DAK untuk mendukung implementasi Nawacita dan pencapaian prioritas nasional, dengan cara, meningkatkan besaran alokasi DAK untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah guna mempercepat pembangunan/penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana publik,” kata dia.
Kemudian, meningkatkan efektifitas pelaksanaan DAK dengan meniadakan dana pendamping, percepatan penetapan juknis, dan perbaikan pola penyaluran, pelaporan, monitoring dan evaluasi.
Misbakhun melanjutkan pada bagian Mekanisme Pengusulan, Penilaian, Pembahasan, dan Penetapan Alokasi DAK TA 2016, mata rantai peran kepala daerah pada tahap Pengusulan dan peran DPR pada tahap Pembahasan dan Penetapan Alokasi, menunjukkan bahwa sinergi antara kepala daerah dan anggota DPR jelas diperlukan.
“Kepala daerah perlu memastikan bahwa Usulan Alokasi DAK, yang dibahas secara bottom�-up, dari SKPD ke Bappeda/Biro Keuangan/ BPKAD hingga akhirnya ke kepala daerah perlu mendapat perhatian. Perhatian dimaksud adalah agar pengajuan usulan tersebut mendapatkan besaran alokasi sebagaimana diusulkan,” ujar dia.
Dalam konteks itu, politisi Golkar ini menekankan signifikansinya sinergi antara kepala daerah dengan anggota DPR. Kepala daerah perlu mengomunikasikan rasionalisasi dibalik pengusulan besaran DAK.
“Dialog dengan anggota DPR harus dibangun intensif hingga anggota DPR memiliki pengetahuan yang utuh tentang aspirasi yang harus diperjuangkan,” kata dia.
Sumber : CR-02 || editor : m. hasyim
