Presiden Joko Widodo. Foto: BPMI Setpres - Laily RachevJAKARTA, 1kata.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut akan campur tangan (cawe-cawe) dalam urusan atau masalah menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024, ini penjelasan Istana Kepresidenan.
Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Ke-7 RI itu adalah bentuk keinginannya dalam memastikan pemilu serentak 2024 berjalan aman.
Penyebabnya, Jokowi meyakini Indonesia hanya memiliki waktu 13 tahun ke depan demi menjadi Negara maju. Sehingga proses pemilu menjadi titik awal untuk melanjutkan visinya tersebut.
“Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil. Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat,” katanya kepada wartawan dalam keterangan tertulis, Selasa (30/5/2023).
Bey melanjutkan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu ingin Presiden Ke-8 RI yang menjabat setelahnya akan tetap mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis, contohnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih, dan lain-lain,” ujarnya.
Tak hanya itu, Bey menilai bahwa Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun berharap seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara adil sehingga bentuk cawe-cawe dilakukan untuk turut mengawasi netralitas TNI, Polri, hingga ASN.
“Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair, karenanya Presiden akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN,” ucapnya.
Lebih lanjut, menurutnya, Kepala Negara juga ingin menguatkan kemampuan pemerintah untuk mencegah berita hoaks yang beredar. Jokowi ingin para pemilih dapat informasi yang berkualitas terkait peserta pemilu.
“Presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu sehingga akan memperkuat kemampuan Pemerintah untuk mencegah berita bohong/hoax, dampak negatif AI, hingga black campaign melalui media sosial/daring,” imbuhnya.
Kendati demikian, Bey memastikan Presiden asal Surakarta itu akan tetap menghormati apa pun pilihan rakyat, dimana Jokowi hanya akan mengawal transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya.
“Presiden akan menghormati dan menerima pilihan rakyat. Presiden akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya,” pungkas Bey.
Sumber: CR-01
Editor: m.hasyim
Foto: istimewa
