JAKARTA, 1kata.com – Guna menghindari persepsi bantuan sosial (bansos) dimanfaatkan untuk kepentingan politik, disarankan agar bansos dibagikan usai Pemilu 2024, tepatnya setelah minggu ketiga Februari.
Saran ini disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullahdi Jakarta, Selasa (30/1/2024).
“Kalau ingin konsisten agar bansos yang dibayarkan dari pajak rakyat berdampak maksimal untuk menghapus kemiskinan ekstrem dan tidak dicurigai sebagai kendaraan politik jelang pilpres, sebaiknya bansos disalurkan minggu ketiga Februari atau awal Maret 2024,” kata Said.
Terlebih, intensitas curah hujan belakangan ini terbilang cukup tinggi sehingga bisa meminimalkan efek El Nino.
Di samping itu, musim panen juga akan datang dalam waktu dekat. Menimbang kondisi-kondisi tersebut, Said menilai pemberian bansos pada kuartal I-2024 setelah pemilu lebih tepat dilakukan.
Di sisi lain, pembagian bansos belakangan disalurkan oleh badan lain yang tidak memiliki tanggung jawab soal penyaluran bansos, sedangkan Kementerian Sosial yang menjadi penanggung jawab utama justru tidak terlibat.
Said mengingatkan pemberian bansos perlu mengingat fungsi program tersebut yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem, sehingga program akan tepat sasaran bila dibagikan kepada rumah tangga miskin.
Sementara bila kebijakan bansos lebih kental unsur politik dibandingkan teknokrasi, dikhawatirkan program bansos menjadi tidak tepat sasaran.
“Saya mendukung penebalan anggaran bansos untuk satu tahun sekaligus dan diberikan setiap tiga bulan, namun alokasinya harus tepat. Jangan dikaitkan dengan momentum kegiatan politik,” ujar dia.
Said mengingatkan agar program untuk rakyat kecil tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Selain karena program tersebut untuk rakyat, juga untuk menjaga budaya demokrasi agar tetap dalam kondisi yang baik.
Penulis: CR-12
Editor: m.hasyim
Foto: istimewa
