JAKARTA, 1kata.com – Pelaksanaan proyek reklamasi Teluk Jakarta diminta tidak melanggar kaidah hukum dan aturan yang berlaku.
Selain itu, harus ada masterplan besar yang harus diselesaikan secara gamblang untuk menjawab persoalan lingkungan termasuk yang berkaitan dengan biota laut, mangrove dan lain-lain.
“Presiden meminta tidak boleh ada pelanggaran kaidah hukum dan aturan yang berlaku,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung setelah rapat terbatas membahas Reklamasi Jakarta (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD) yang dipimpin Presiden Jokowi di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (27/4/2016).
Oleh karena itu, ia menambahkan Presiden Jokowi meminta agar dilakukan sinkronisasi di semua kementerian/lembaga termasuk Kementerian LHK, KKP, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan sebagainya agar tidak ada persoalan hukum di kemudian hari.
Ia menambahkan pada kesempatan itu Presiden Jokowi meminta agar ada masterplan besar yang harus diselesaikan secara gamblang untuk menjawab persoalan lingkungan termasuk yang berkaitan dengan biota laut, mangrove dan lain-lain.
“Presiden menekankan bahwa proyek ini tidak ada artinya tanpa mengedepankan dan memberikan manfaat bagi rakyat terutama adalah para nelayan setempat,” katanya.
Sumber: CR-05 | editor: m.hasyim
