Judicial Review Polri Tangani SIM Jangan Dilandasi Kepentingan Bisnis

JAKARTA, 1kata.com – Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane mengungkapkan, Mahkamah Konstitusi (MK) harus menelisik dulu apakah ada pesan sponsor di balik pengajuan judicial review UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian terutama pasal Pasal 15 Ayat (2) Huruf b terkait kewenangan Polri untuk mengeluarkan SIM, STNK dan BPKB.

“Jangan sampai pengajuan judicial review ini dilandasi kepentingan bisnis semata. Kami sendiri mendengar informasi ada indikasi pengusaha besar yang ingin memindahkan kewenangan Polri ini,” kata Neta S Pane, di Jakarta, Selasa (11/8/2015).

Masyarakat, menurut Neta, sebenarnya tidak peduli siapa yang memiliki kewenangan untuk itu asalkan ada jaminan semua hal yang berkaitan dengan pengurusan SIM, STNK dan BPKB berjalan baik dan lancar.

Memindahkan kewenangan yang selama ini dimiliki ke kepolisian menurutnya tidak akan menyelesaikan masalah jika lembaga baru yang diberikan kewenangan itu tidak lebih baik dari Polri.

Jika pemindahan dilakukan ke lembaga yang justru belum siap menangani hal ini, maka pengurusan SIM, STNK dan BPKB jusrtu bisa menjadi lebih buruk.

Dia melihat lembaga yang paling mungkin mengambil alih kewenangan Polri ini adalah kementrian perhubungan dan seluruh jajaran dinasnya. Selama ini kinerja kementrian perhubungan dan dinasnya juga tidak lebih baik dari polisi.

Pungutan liar yang dilakukan oleh jajaran kementrian perhubungan dan dinas-dinasnya di daerah masih kerap terjadi. Ia mencontohkan, bagaimana mobil kendaraan umum yang sudah tidak layak jalan masih bisa mendapatkan KIR.

Jajaran kementrian perhubungan menurutnya juga belum cakap dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik. Berbagai tugas dan tanggungjawab dalam pemberian rambu-rambu jalan saja belum dilaksanakan dengan benar.

Sumber: CR-01 || editor: m. hasyim

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below