Ditangkap KPK, PBNU: Imbauan Kami Tidak Digubris Menteri Edhy Prabowo

Edhy Prabowo

JAKARTA, 1kata.com – Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo, ditangkap dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena dugaan kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur.

Menanggapi tindakan hukum KPK ini, Sekretaris LBM PBNU Sarmidi Husna menegaskan, bahwa sejak awal pihaknya sudah menyatakan kebijakan ekspor benih lobster tidak sesuai dengan ajaran Islam.

“PBNU menilai kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan kemaslahatan rakyat. Ekspor benih lobster akan mengganggu kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan,” kata Sarmidi, Kamis (26/11/2020).

Menurut Sarmidi, kebijakan yang dilakukan Edhy Prabowo tersebut secara otomatis akan menimbulkan masalah besar bagi keberlanjutan sumber daya lobster.

Bagaimana pun, tambahnya, memanfaatkan kekayaan alam memang tidak dilarang dan bukan bentuk pelanggaran hukum Islam. Namun, hal itu tetap dengan syarat jika pemanfaatan itu dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Kalau kebijakan ini membawa masalah bagi masyarakat terutama nelayan,” tegasnya.

Sebelumnya, PBNU mendesak Edhy Prabowo untuk segera menghentikan ekspor benih lobster ke berbagai negara, salah satunya adalah ke Vietnam.

Penolakan ekspor benih ini disampaikan PBNU melalui surat Hasil Bahtsul Masail PBNU Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster yang ditandangani oleh Ketua Bahtsul Masail, Nadjib Hassan.

Sumber: CR-03
Editor: m.hasyim
Foto: istimewa

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below