JAKARTA, 1kata.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta proyek reklamasi teluk Jakarta harus dikontrol dan diarahkan sepenuhnya oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah (DKI, Banten dan Jawa Barat).
“Bagi proses reklamasi yang sudah berjalan karena sudah ada moratorium, nanti akan dilakukan pembenahan,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung setelah rapat terbatas membahas Reklamasi Jakarta (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD) yang dipimpin Presiden Jokowi di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (27/4/2016).
Presiden juga meminta, lanjut Pramono Anung, Gubernur DKI, Gubernur Banten dan Gubernur Jabar diminta untuk mensinkronkan dan kemudian mengintegrasikan semua peraturan perundangan dan juga menyampaikan kepada Bappenas untuk menjadi masterplan besar bersama.
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas bersama Wakil Presiden, Gubernur DKI, Gubernur Jabar dan Gubernur Banten serta menteri terkait untuk membahas Proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
Proyek itulah yang selanjutnya akan disebut sebagai Garuda Project. Menurut Pramono, proyek tersebut sebenarnya berbeda dengan reklamasi di 17 pulau sebelumnya.
Presiden juga telah memberikan arahan sekaligus meminta kepada Bappenas selama moratorium dalam enam bulan ini untuk menyelesaikan program besar antara NCICD agar terintegrasi dengan proyek reklamasi 17 pulau.
Sumber: CR-05 | editor: m.hasyim
