JAKARTA, 1kata.com – Kekhawatiran akan adanya konflik horizontal dan sengketa hukum pasca pelaksanan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak akhir tahun 2015 ini, dinilai sangat berlebihan.
Meskipun begitu, menurut pengamat ekonomi politik dari Forum Komunikasi dan Kajian Strategis Ketahanan Nasional (Fokus Tannas) YP Wirahadi masyarakat, pemerintah dan para ekonom diharapkan telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi.
YP Wirahadi mengungkapkan, kekhawatiran akan adanya pelarian modal karena adanya konflik horizontal di masyarakat pasca pilkada serentak, memang sangat beralasan.
“Kekhawatiran akan adanya rusuh, boleh-boleh saja. Tetapi itu belum tentu terjadi,” kata YP Wirahadi, saat dihubungi, Kamis (30/7/2015).
Menurutnya, semua komponen di pemerintahan dan masyarakat memiliki kepentingan pada pilkada ini. Karena itu, mereka akan ikut mensukseskan jalannya pilkada.
“Saya yakin, polisi akan mempu mengamankan jalannya pilkada, karena polisi akan dibantu TNI dan instansi terkait lainnya,” katanya.
Kalau pun ada sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), juga tidak akan menguras semua energi masyarakat. “Sebenarnya yang bersengketa hanya kelompok-kelompok kecil di masyarakat, bukan keselurhan masyarakatnya,” katanya.
Menyikapi hal ini, ia berharap masyarakat, pemerintah dan para ekonom harus menyiapkan langkah-langkah antisipasi. “Secara umum, saya yakin tidak akan ada masalah. Jadi antisipasi hanya sebagai persiapan saja,” katanya.
Sumber: CR-14 || editor: m.hasyim
