JAKARTA, 1kata.com – Jika akhirnya Mabes Polri melakukan rotasi jabatan perwira tinggi (pati) Polri dalam waktu dekat dan nama Komjen Pol Budi Waseso ikut dirotasi, menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo bisa disetir mafia hukum dan koruptor di Indonesia.
“Ini sangat berbahaya dan menjadikan preseden buruk bagi penegakkan hukum di Indonesia,” kata Wakil Sekjen PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Poltak Oloan, di Jakarta, Kamis (3/9/2015).
Jika Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri itu dicopot dari jabatannya di tengah-tengah dia dan seluruh kekuatan Bareskrim tengah menyidik kasus mega korupsi, sama saja Presiden Jokowi mempreteli kekuatan Polri yang tengah fokus memerangi korupsi.
“Padahal, kasus yang sedang ditangani Bareskrim adalah kasus pertaruhan nama besar Polri. Ini adalah permainan mafia hukum dan koruptor,” kata Poltak Oloan.
Ia menambahkan, kasus yang ditangani Bareskrim Polri saat ini adalah mega kasus yang “disimpan” dan “senagaja tidak disentuh” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal kasus-kasus itu bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
Disinilah sebenarnya kelebihan Bareskrim Polri, lanjut Poltak Oloan, mereka mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan penegakkan hukum yang tidak ditegakkan pihak lain.
“Ternyata apa yang dilakukan Polri berhadapan dengan mafia hukum dan koruptor kelas kakap. Mereka mampu “membeli” kebijakan pemerintah. Bahkan mereka mampu “membeli” keputusan untuk melemahkan penegakkan hukum. Itulah sasaran utama mereka, pelemahan hukum di Indonesia,” katanya.
Sumber: CR-03 || editor:
