JAKARTA, 1kata.com – Komisi VII DPR RI menilai Kementerian Pariwisata (Kemenpar) belum mampu menggerakkan dinas-dinas pariwisata yang ada di berbagai provinsi hingga pelosok desa ketika menyelenggarakan berbagai kegiatan.
Karena itu, Komisi VII DPR meminta Kemenpar tidak menghapus “Gerakan Wisata Bersih (GWB) dari program unggulan kementerian pada 2026.
“Kenapa (program unggulan Kementerian Pariwisata) harus lima? apakah enggak boleh enam? apakah enggak boleh tujuh? Sehingga wisata kebersihan itu atau wisata bersih jangan dihilangkan,” kata Anggota Komisi VII DPR Samuel Wattimena dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pariwisata dan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (17/11/2025).
Samuel menambahkan, masih banyak pihak yang belum mengetahui pentingnya dan cara untuk menerapkan standar-standar kebersihan bagi keberlangsungan destinasi wisata di suatu daerah berdasarkan hasil saat ia reses.
Menurutnya, akan jauh lebih baik jika Kemenpar mempertahankan program itu, dan tidak menggantinya dengan program “Peningkatan Keselamatan Berwisata”.
Hal yang sama juga disoroti oleh Anggota Komisi VII DPR Athari Gauthi Ardi, yang mengatakan masih banyak fasilitas publik di destinasi wisata yang tidak sesuai dengan standar kebersihan yang telah ditetapkan dalam program Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan (CHSE).
Contohnya seperti kurangnya ketersediaan toilet dan tempat sampah. Sementara jumlah kunjungan wisatawan akan sangat banyak, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan aneka kekayaannya.
“Masalah kebersihan ini bukan cuma masalah bersih-bersihnya saja, tapi juga fasilitasnya, seperti tadi toilet dan juga tempat sampahnya di masing-masing daerah wisata,” katanya.
Penulis: CR-17
Editor: m.hasyim
Foto: istimewa
