Sekolah Tatap Muka, Ketua MPR: Pemda Lakukan Tes Covid-19 Secara Berkala

Bambang Soesatyo

JAKARTA, 1kata.com – Rencana pembukaan sekolah atau pembelajaran tatap muka (PTM) secara serentak pada Juli 2021 nanti, meski sudah ada SD/SMP yang sudah PTM, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah daerah (Pemda) memperhatikan informasi perkembangan terkait Covid-19, dan melakukan tes covid-19 secara berkala, secara menyeluruh bagi murid dan pengajar maupun pihak lain yang terkait.

“Tes yang dilakukan bukan merupakan tes acak, namun tes secara menyeluruh, mengingat hal ini menyangkut kondisi kesehatan murid dan guru,” kata Bamsoet, Kamis (27/5/2021).

Selain itu, Pemerintah sebelum melaksanakan rencana PTM tersebut, sudah melalui kajian dan evaluasi mendalam dan uji kelayakan, termasuk kepada sekolah-sekolah yang saat ini sudah mulai melakukan PTM, agar jangan sampai tindakan pencegahan atau penanganan covid-19 dilakukan setelah klaster baru terbentuk.

“MPR berpendapat, upaya antisipasi sejak dini diperlukan agar kondisi pembelajaran tatap muka nantinya dapat dilaksanakan secara aman,” ujarnya.

Pemerintah daerah, melalui Dinas pendidikan, diminta Bamsoet terus memantau kesehatan para guru dan siswa selama kegiatan pembelajaran tatap muka berlangsung, salah satunya melalui tes rutin secara menyeluruh.

Ia meminta pemerintah daerah gencar dalam menyosialisasikan kondisi perkembangan penanganan covid-19 di daerah masing-masing kepada pihak sekolah, dan bijak dalam memberikan izin buka atau tutup sekolah tersebut.

Apalagi, dalam situasi pandemi saat ini masih terus mengalami fluktuasi angka naik turun, maka agar sekolah dapat benar-benar mempertimbangkan berbagai risiko yang timbul apabila dilakukan PTM.

“Meminta selama PTM digelar, pemerintah dan pihak sekolah melakukan evaluasi setiap dua minggu sekali terkait perkembangan kasus covid-19 terhadap anak didik sekolah, dan juga bagaimana protokol kesehatan diterapkan, tidak hanya di sekolah, namun dimulai dari siswa berangkat dari rumah, perjalanan menuju sekolah, di lingkungan sekolah, hingga saat siswa kembali ke rumah, sebab seluruh protokol kesehatan harus dilakukan secara terintegrasi agar benar-benar dapat meminimalisir potensi terpapar virus,” jelas Bamsoet.

Pemerintah pusat juga harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan pemerintah daerah benar-benar bertanggung jawab terhadap perizinan pembukaan sekolah.

“Pemerintah daerah perlu menyiapkan anggaran tes usap dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk memenuhi kebutuhan tes usap di sekolah setiap dua pekan sekali, baik kepada murid, guru, dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan sekolah, dan tidak membebankan anggaran sepenuhnya kepada pihak sekolah,” pungkasnya.

 

Sumber: CR-03

Editor: m.hasyim

Foto: istimewa

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below