Pelibatan TNI Dalam UU Terorisme Masih Dibahas DPR

JAKARTA, 1kata.com – Saat ini DPR tengah dimintai pertimbangan terkait Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Beleid tersebut masih memiliki banyak masalah dan dinilai belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme).

“Sudah dua kali DPR lakukan rapat, yang mana selain dihadiri oleh Pimpinan DPR juga dihadiri oleh Pimpinan dan Perwakilan dari Komisi I dan Komisi III DPR RI,” kata Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani, Kamis (3/12/2020).

Ia menambahkan, jika muncul pertanyaan mengapa aturan presiden sampai harus dikonsultasikan ke DPR, ya karena dalam UU No 5 Tahun 2018 Pasal 43i disebutkan, peraturan presiden terkait tugas TNI harus dikonsultasikan ke DPR.

Secara umum, Politisi PPP itu bahkan mengatakan tidak ada satu fraksi pun di DPR yang menolak pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme.

“Hanya bagaimana skemanya, seperti apa pelibatan TNI perlu dilakukan atau harus dilakukan, perdebatannya di situ, bukan pada TNI perlu dilibatkan atau tidak,” tuturnya.

“Kalau itu sudah sama-sama kita sepakati, karena sudah ada dalam UU 34/2004 Pasal 7 ayat 2 mengenai operasi militer, yakni selain perang TNI juga mengatasi aksi terorisme,” tandasnya.

Sumber: CR-04
Editor: m.hasyim
Foto: istimewa

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below