Mendagri: Pengadaan APD Pilkada Tak Lewat Lelang

JAKARTA, 1kata.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan pembentukan suatu payung hukum agar pengadaan alat pelindung diri (APD) virus corona (Covid-19) untuk keperluan Pilkada Serentak 2020 bisa dilakukan tanpa mekanisme lelang.

Mendagri menilai bila proses lelang memakan waktu yang lama. Sementara tahapan Pilkada Serentak 2020 sudah berjalan.

“Kalau pengadaan barang-barang (APD) dengan cara lelang, telat. Sudah tertular duluan mereka. Baru baju hazmat (APD) datang, rapid datang, masker datang. Enggak ada gunanya,” kata Tito dalam Rakor Persiapan Pilkada Serentak 2020 di Kalimantan Barat yang disiarkan di kanal Youtube Kemendagri RI.

Tito mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Polri, hingga Jaksa Agung terkait hal ini.

Mantan Kapolri itu beralasan pengadaan APD protokol Covid-19 butuh waktu yang cepat untuk segera disediakan pemerintah karena sudah memasuki fase krisis.

Terlebih lagi, tahapan Pilkada 2020 sudah memasuki tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) yang mengharuskan petugas terjun ke lapangan melakukan pendataan secara pintu ke pintu.

Coklit adalah tahapan Pilkada yang mana petugas mendatangi rumah-rumah warga untuk menyocokkan data pemilih.

“Namanya juga keadaan krisis. Krisis ini berlangsung cepat. Kita harus mengambil keputusan cepat. Saya minta jangan sampai dilakukan lelang, tapi penunjukan langsung,” kata Tito.

Sumber: CR-03
Editor: m.hasyim
Foto: istimewa

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below