Menjaga Marwah KPK (3)

SATU tahap krusial seleksi pimpinan KPK masih harus dilalui, yakni tahap fit and proper test di DPR. Pada tahap ini tidak bisa dinafikkan unsur kepentingan politik akan mewarnai proses seleksi calon pimpinan KPK.

Apabila DPR mampu menyisihkan kepentingan politiknya dan memilih calon pimpinan KPK terbaik di antara 8 orang calon tersebut, besar harapannya para calon pimpinan KPK yang terpilih tidak jauh dari ekspektasi masyarakat. Dimana pimpinan KPK diharapkan mampu bekerja profesional dan memiliki integritas tinggi.

Patut disayangkan, apabila kultur politik dalam seleksi pejabat negara melalui mekanisme fit and proper test di DPR lebih mengkedepankan lobi-lobi politik yang ujung-ujungnya menjadikan pimpinan KPK terpilih tersandera.

Tidak mampu bekerja profesional dan independen, sebagian dari kebijakan dan tindakannya selama menjabat sebagai pimpinan KPK paling tidak pernah menjadi bagian dari agenda politik dari kepentingan atau kelompok politik tertentu.

Apabila hal ini sampai terjadi, marwah KPK sebagai lembaga adhoc yang diharapkan mampu menjadi pemicu pemberantasan tindak pidana korupsi melalui peran trigger mechanism bagi lembaga penegak hukum lainnya akan kandas dan sia-sia belaka.

KPK sekali lagi akan terjebak pada lingkaran kepentingan politik praktis yang tak berujung pangkal bak benang kusut yang justru memperumit cita-cita pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. (bersambung)

Penulis: Brigjen Pol Dr. Bambang Usadi, MM

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below