Fadli Nasution, Satu dari 1.040 Pengacara Pilkada 2015

JAKARTA, 1kata.com – Bagi seorang lawyer atau pengacara, bersidang di pengadilan adalah hal yang biasa. Namun kalau bersidang di Mahkamah Konstitusi, tentu nilainya akan menjadi berbeda.

Apalagi, sidang yang diikuti adalah menjadi pengacara pada sidang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2015. Ini menjadi lebih istimewa.

Fadli Nasution mengakui, beracara di Mahkamah Konstitusi tak bisa dianggap biasa-biasa saja. Sidang-sidang di sini umumnya tepat waktu, mengajukan perkara tanpa membayar, dan basisnya adalah adu argumentasi hukum yang kuat.

“Diperlukan pengetahuan dan keahlian khusus dalam menghadapi persidangan di Mahkamah Konstitusi,” kata advokat yang juga Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI) ini, kepada 1kata.com di Jakarta, Selasa (19/1/2016).

Fadli hanya satu dari banyak pengacara yang berkiprah dalam penyelesaian sengketa pilkada 2015 di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penelusuran, setidaknya ada 1.040 advokat mendapatkan surat kuasa dari pasangan calon kepala daerah yang mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi.

fadli-pmhi-2

Jumlah itu dihitung hanya berdasarkan nama-nama yang tertera dalam permohonan dan perbaikan 147 permohonan yang salinannya bisa diakses di laman Mahkamah Konstitusi. Sebagian permohonan itu belakangan dicabut.

Karena persidangan di Mahlamah Konstitusi itulah, kini kesibukan Fadli Nasution bertambah. Dalam sebulan belakangan ini ia harus bolak balik dari kantornya, Lubis-Nasution & Partners di bilangan Cikini ke gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta.

Kadang ia harus mengikuti sidang sampai sore. Kesibukan pengacara muda itu tak lepas dari perkara yang ditangani di gedung Mahkamah Konstitusi.

Para pengacara dari law office Lubis-Nasution & Partners menjadi kuasa hukum dalam sengketa pilkada di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara dan empat daerah lain.

Kami, lanjut Fadli, dipercaya untuk mewakili pemohon dalam sengketa pilkada Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kabupaten Banggai. Sementara sebagai Termohon KPU Kabupaten Tanah Bumbu dan  sebagai Pihak Terkait di Kabupaten Pandeglang.

“Ini adalah tugas yang dipercayakan kepada kami, kami menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Karena ini juga bagian dari ibadah kita,” kata Fadli Nasution.

Sumber: CR-04 | editor; m.hasyim

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below