JAKARTA, 1kata.com – Puluhan pendemo dari Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan kasus-kasus besar (big fish) merugikan keuangan negara yang masih mangkrak di KPK.
Selain itu, mereka juga meminta KPK mengungkap dugaan keterlibatan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ibas dalam kasus skandal korupsi Bank Century.
“Kami mendesak KPK mengusut tuntas kasus korupsi Century dan kasus Hambalang, periksa SBY dan Ibas, orasi salah satu koordinator aksi, Herry Poer, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/11/2015).
Herry mengatakan, di Indonesia pemberantasan korupsi menjadi salah satu isu dan topik yang paling menyita perhatian publik. Pemberitaan mengenai masalah korupsi ini mendapatkan porsi terbesar dalam liputan berbagai media. Lembaga-lembaga monitoring dan pengawas korupsi pun tumbuh bak cendawan di musim hujan.
“Hasilnya, tak terhitung jumlah orang dan tokoh, mulai dari selebriti dan pejabat publik yang terjerat, ditindak dan terstigmatisasi negatif terkait dengan kasus korupsi. Tak sedikit lembaga yang menyandang predikat sarang korupsi, mulai dari daerah hingga pusat, dari kementerian hingga partai politik, katanya
Namun, Herry mengungkapkan, bahwa yang menjadi pertanyaan besar adalah, di tengah gegap gempita penindakan korupsi, fakta yang mengemuka korupsi tidak menjadi kian surut. Indonesia tetap saja tercatat sebagai negara dengan tingkat korupsi yang tinggi dan integritas penyelenggara publik yang lemah di dunia.
“Sedikit banyak, fenomena ini telah mencoreng wajah pemberantasan korupsi, dan menjadi bukti bahwa pemberantasan korupsi belumlah diselenggarakan secara seksama dan sistemik,” kata Herry.
Bahkan, tidak sedikit kalangan yang berpendapat bahwa agenda pemberantasan korupsi terjebak dalam situasi tebang pilih, atau malah terpolitisasi untuk vested interest tertentu.
Herry menambahkan, pemberantasan korupsi juga membutuhkan kredibilitas di mata semua pihak, untuk membuktikan bahwa pemberantasan korupsi sungguh diselenggarakan secara serius, objektif dan akuntabel.
Dalam aksinya Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi juga mendesak KPK untuk mengambil alih (supervisi) penuntasan dugaan kasus korupsi restitusi pajak Mobile-8 Telecom dari Kejaksaan Agung dan kasus-kasus korupsi kepala daerah yang merugikan keuangan negara puluhan miliar rupiah.
Sumber: CR-04 || editor: m.hasyim
