BANDUNG, 1kata.com – Rencana aksi mogok angkutan umum se-Bandung Raya selama 4 hari dimulai tanggal 10 hingga 13 Oktober mendatang, ditanggapi oleh Pemerintah Kota Bandung.
“Silakan saudara-saudara unjuk rasa, asal sesuai aspirasi dan tidak anarkhis,” kata Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (Emil), di Balai Kota Bandung, Jum’at (6/10/2017).
Ia mengakui, aksi demo dan mogok massal yang berlangsung selama empat hari itu akan berdampak pada lumpuhnya sistem transportasi. Pemkota Bandung tidak ingin warganya terdampak dan terlantar karena pemogokan itu.
“Jadi selama kejadian (mogok massal) kita harus empati. Kita tunggu saja karena aspirasinya ke gubernur,” katanya.
Pemkot Bandung, lanjutnya, akan mengantisipasi ketidakadaannya angkutan umum di Bandung dengan mengerahkan kendaraan operasional guna mengangkut masyarakat yang membutuhkan.
Pihaknya juga sudah menyiapkan instrumen pengganti seperti bus, juga kendaraan dari TNI dan Polri, termasuk mobil-mobil plat merah. “Jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Warga jangan khawatir,” kata Emil.
Menurutnya, adanya gesekan antara angkutan umum konvensional dan angkutan berbasis daring merupakan sebuah dinamika dari perkembangan suatu zaman. Dalam peradaban ekonomi sekarang ini, kata dia, harus mencari keseimbangan baru.
“Bisnis konvensional ini kan sedang berdinamika dengan bisnis teknologi. Tapi kan susah juga, karena kuncinya ada di user yaitu masyarakat. Jadi selama masyarakat memang dimudahkan dan diuntungkan maka harusmenyesuaikan,” ujarnya.
Dishub Kota Bandung juga mengerahkan seluruh sisa armada menjelang hari H, baik itu Trans Metro Bandung, bus sekolah, bus guru, dan bus dari Damri.
Diperkirakan, aksi mogok angkutan umum ini akan melibatkan kurang lebih 15.000 massa dan 7.750 unit angkutan umum se-Jawa Barat terdiri dari angkot, taksi, dan elf. Aksi akan digelar di halaman Gedung Sate.
Sumber: CR-04 | editor: m.hasyim
