CIPANAS, 1kata.com – Partai Demokrat menilai, membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Jusuf Kalla (JK), tidak perlu masuk dalam pemerintahan. Karena itu, partainya enggan masuk dalam pemerintahan.
“Membantu (pemerintah) tidak perlu bergabung namun bisa dengan menenangkan dan mencerahkan rakyat,” kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, di Cipanas, Sabtu (29/08/2015).
Dia menjelaskan kritik yang diungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat bukan ingin mencari keuntungan dari pemerintah.
Menurut dia, bantuan yang ditawarkan SBY kepada pemerintahan Jokowi-JK bukan sekedar “lips service” namun berdasarkan kesadaran bahwa negara milik bersama.
“Tidak ada keuntungan yang dipetik (Demokrat) ketika pemerintah krisis lalu jatuh dengan cara yang tidak baik,” ujarnya.
Amir meminta agar jangan ada pihak yang menafsirkan dengan cara keliru, yaitu meminta jatah kursi di kabinet Jokowi-JK.
Dia menilai apa yang disampaikan SBY adalah wajar dan tidak muluk-muluk dan partainya tidak ingin mencari keuntungan di masa krisis.
“Jangan ada pihak menafsirkan dengan cara keliru. Apa yang disampaikan Pak SBY sangat logis,” katanya.
Sumber:CR-05 || editor: m. hasyim
