JAKARTA, 1kata.com – Praktisi hukum yang juga Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI) Fadli Nasution, menegaskan, pemerintah harus membuat terobosan pemasyarakatan yang lebih baik agar lembaga pemasyarakatan (Lapas) tidak menjadi academy of crime.
“Sebetulnya ini masalah klasik. Sudah lama beredar info soal itu. Tapi kita tidak pernah mendengar ada pola pemasyarakatan yang baru bagi penghuni Lapas. Pemerintah sepertinya tidak memiliki model pemidanaan yang baru,” kata Fadli Nasution, di Jakarta, Minggu (27/3).
Metoda pemidanaan yang ada saat ini, tambahnya, masih menjalankan model lama. Hanya meneruskan model sebelumnya. Seharusnya Kemenkumham mencari metoda baru yang bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan.
Menurutnya Fadli, semakin banyak terkumpul para penjahat dalam sebuah ruangan kecil seperti Lapas, memang akan menjadi transfer informasi secara cepat kepada sesama pelaku tindak kejahatan. Informasi apa pun, akan cepat tersebar.
Selain itu, di dalam Lapas dengan sendirinya akan terbangun sistem senior dan junior, kalah dan menang, serta hukum alam lain. Mengapa ini terjadi, karena penghuni Lapas bersatu dalam hitungan tahunan dan minim kesibukan yang mengasah perbaikan pola pikir.
“Mereka akan menjadi orang-orang yang mudah digerakkan dan disulut emosinya. Apalagi mereka yang memulai ataun menyulut memiliki uang,” katanya.
Kondisi ini, tambah Fadli, ditambah lagi dengan sikap para sipir yang masih “bisa dibeli”. Nara pidana akan bisa menjadi raja selama mereka memiliki uang. “Di Lapas, uang adalah segala-galanya,” katanya.
Akibatnya, barang-barang yang seharusnya haram masuk Lapas, seperti handphone, bisa dimiliki banyak napi. Hal ini menjadikan Lapas sebagai tempat mengatur transaksi dan memakai narkoba paling aman.
Karena itu, tambahnya, pemerintah harus menambah jumlah Lapas. “Selama ini keluhan yang ada adalah jumlah tahanan melebihi kapasitas daya tampung Lapas. Tetapi kita tidak pernah mendengar pemerintah menambah jumlah Lapas yang ada,” katanya.
Sumber: CR-04 | editor: m.hasyim
