JAKARTA, 1kata.com – Pemerintah saat ini memilih menjaga stabilitas industri hasil tembakau sambil memperkuat pengawasan penerimaan negara dari sektor tersebut dan belum berencana mengubah tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2027.
“(Tarif cukai rokok) saya buat konstan saja, nggak naik dan nggak turun. Saya pengin lihat stabilitas dulu,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, saat ditemui wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (20/5/2026).
Menkeu justru memprioritaskan digitalisasi pengawasan industri rokok. Salah satunya dengan memasang mesin penghitung produksi di sejumlah pabrik rokok.
Baca juga:
- Target Transaksi Rp8 Triliun, IIMS 2026 Dibuka Menteri Perindustrian
- Miliki Narkoba Cair, Kasat Narkoba Polres Kukar Ditangkap Polda Kaltim
Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui potensi riil penerimaan negara dari industri hasil tembakau. Selain itu, digitalisasi pengawasan juga diarahkan untuk menekan peredaran rokok ilegal yang selama ini dinilai masih cukup besar.
Purbaya menjelaskan, pemerintah akan memantau perkembangan penerimaan negara setelah sistem pengawasan digital diterapkan. Hasil evaluasi itu nantinya menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan cukai rokok pada periode berikutnya.
“Mungkin nanti semuanya pelan-pelan digitalisasi. Dari itu, saya pengin lihat sebetulnya berapa pendapatan bersih dari rokok. Artinya, kalau yang gelap-gelap bisa kami hilangkan, dari situ saya akan hitung (CHT) perlu naik atau turun,” katanya.
Sementara itu, kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai hingga April 2026 masih menunjukkan tren positif. Penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat mencapai Rp100,6 triliun atau setara 29,9 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Nilai tersebut tumbuh 0,6 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Baca juga:
- Diwarnai Kejar-kejaran, Bareskrim Gagalkan Penyelundupan Narkoba Rp25,9 Miliar
- Usulan Penguatan Kompolnas Lewat UU Tersendiri, Ini Tanggapan Kapolri
Dari sisi cukai, penerimaan mencapai Rp74,8 triliun atau tumbuh 2,2 persen. Pertumbuhan itu didorong peningkatan produksi rokok pada triwulan I 2026.
Adapun penerimaan bea masuk tumbuh 6,4 persen menjadi Rp16,4 triliun. Kinerja tersebut ditopang impor komoditas LPG dan kebutuhan proyek.
Sebaliknya, penerimaan bea keluar tercatat terkontraksi 17,5 persen menjadi Rp9,3 triliun. Meski demikian, pemerintah menilai performa bea keluar mulai membaik seiring penguatan harga minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) pada Maret dan April 2026.
Penulis: CR-09
Editor: m.hasyim
Foto: istimewa
