Menteri Siti Minta Gubernur Harus Miliki Pemahaman Perubahan Iklim dan Karbon

Menteri LHK Siti Nurbaya

JAKARTA, 1kata.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya meminta kepada seluruh gubernur di Indonesia untuk memiliki pemahaman yang sama atas kebijakan pengendalian perubahan iklim.

“Pemerintah daerah juga secara tepat harus dapat mengambil langkah dalam perspektif kewilayahan dan urusan atau kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundangan,” kata Siti Nurbaya, dalam surat yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi se-Indonesia, tertanggal (19/1/2022).

Melalui surat tersebut, Menteri Siti menyampaikan beberapa hal pokok dan penting yang perlu dilakukan.

Para gubernur diminta menyelenggarakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam kewenangan wilayah kerja pemerintah provinsi, serta menyelenggarakan nilai ekonomi karbon dalam kewenangan wilayah kerja pemerintah provinsi.

Kemudian, mereka juga harus melaksanakan Inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam kewenangan wilayah kerja pemerintah provinsi dengan tata waktu yang berlaku.

Kaitannya dengan hal ini, para gubernur perlu mendorong usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan Pendaftaran Sistem Registri Nasional (SRN) dalam kewenangan wilayah kerja pemerintah provinsi.

Selain itu, para gubernur diinstruksikan untuk melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Inventarisasi Emisi GRK untuk pencapaian NDC, dan Pengendalian Emisi GRK.

Lebih lanjut, para Gubernur bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan langkah dan upaya yang relevan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota serta pelaporannya.

Untuk selanjutnya, hasil-hasil dari proses tersebut agar dilaporkan kepada Menteri LHK melalui Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim selaku National Focal Point Indonesia untuk UNFCCC, sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Sumber: ithe
Editor: m.hasyim
Foto: istimewa

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below