DPR: Pemerintah Harus Tegas dan Freeport Harus Hormati UU

JAKARTA, 1kata.com – PT Freeport Indonesia (PTFI) yang terkesan mengabaikan kewajiban pembangunan smelter sebagai syarat mendapatkan perpanjangan izin operasional dan izin ekspor konsentrat tembaga, disesalkan Anggota Komisi VII DPR RI.

“Kita kan negara hukum. Semestinya PTFI menghormati UU yang berlaku di negeri ini,” kata Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, Kamis (5/11/2020).

Ia menambahkan, PTFI jangan menganggap semua hal sebagai urusan dagang yang bisa dinegosiasikan.

“Ini adalah fakta, rule of the game, bila ingin hidup di Indonesia, minta relaksasi kembali untuk melanggar UU No.3/2020,” katanya.

Menurutnya, kewajiban membangun smelter bagi perusahaan tambang adalah amanat UU yang harus dipatuhi bersama. Jadi sangat tidak pantas jika pihak PTFI mencoba menawar ketentuan UU yang sudah disahkan dan diberlakukan.

“Tekait kewajiban pembangunan smelter yang diatur dalam UU No. 3/2020 tentang Minerba bagi perusahaan tambang tembaga, sepantasnya tidak ditawar-tawar lagi,” kata Mulyanto.

“Proses pembentukan dan pengesahan UU tersebut sudah lewat. Kini saatnya kita melaksanakan UU tersebut secara konsekuen dan bertanggung-jawab,” tambahnya.

Menurut Politisi PKS ini, pemerintah harus tegas mengingatkan PTFI tentang kewajiban pembangunan smelter tersebut.

Pembangunan smelter ini adalah kewajiban UU, obligasi bagi setiap elemen masyarakat kepada Negara, bukan tawar menawar bisnis yang bersifat horizontal.

“Ini adalah soal hubungan vertikal-struktural antara unsur-unsur masyarakat dengan negara, sebagai wujud pelaksanaan konstitusi kita. Karenanya harus dimengerti, bahwa itu tidak bersifat tawar-menawar, namun mengikat (binding) dan memaksa (compulsary),” katanya.

Sumber: CR-02
Editor: m.hasyim
Foto: istimewa

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below